Belajar dari pandemi Covid, pembentukan instrumen internasional dianggap perlu untuk mendapatkan kesiapsiagaan dan respons lewat Pandemic Treaty/Pandemic Agreement. Inisiatif ini berasal dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan didukung Pemerintah RI dan 25 negara lainnya. Pandemi Covid 19 menunjukkan bahwa banyak negara tidak mampu membentengi kesehatan masyarakatnya.
Sistem ketahanan kesehatan global, terutama di negara berkembang, terlihat sangat rapuh, mulai dari kekuatan finansial, ketersediaan akses terhadap vaksin, obat, dan diagnostik (VTD). Selama pandemi Covid 19, terlihat adanya kesenjangan antara negara maju (global north) dengan negara negara berpenghasilan rendah dan menengah atau LMICs (global south). Seperti isu nasionalisme sempit dan populisme, pendanaan global, hak cipta, berbagi patogen.
“Kesenjangan tersebut menyebabkan, hingga saat ini, masih ada 30 persen penduduk dunia yang belum pernah sekalipun mendapatkan vaksin," kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. M Syahril dilansir dari website resmi, Sabtu (1/6/2024). DPRA Dorong Pemerintah Aceh Tuntaskan Pembangunan Rumah Sakit Regional Meulaboh Serambinews.com Kunci Jawaban PAI Kelas 12 Halaman 31 37 Kurikulum Merdeka, Penilaian Pengetahuan Bab 1 Halaman all
Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 Halaman 14, 15, 16: Menyimpulkan Informasi Laporan Percobaan Halaman all Kunci Jawaban Cerdas Cergas Berbahasa Indonesia Kelas 11 Halaman 9 Kurikulum Merdeka Halaman all Menurut dr. Syahril, Pandemic Treaty diharapkan dapat mendorong negara berkembang, termasuk Indonesia.
Dengan tujuan mendapatkan akses terhadap vaksin, obat, dan alat diagnostik (VTD) yang setara dengan negara maju. “Proses negosiasi sudah berlangsung sejak Desember 2021, tetapi karena belum mencapai kesepakatan, sidang World Health Assembly ke 77 memutuskan untuk memperpanjang negosiasi hingga sidang WHA berikutnya,” ujar dr. Syahril. Secara spesifik, ada empat poin yang menjadi perhatian Pemerintah Indonesia dalam komponen Pandemic Treaty. Yakni Pathogen Access and Benefit Sharing (PABS), instrumen One Health, transfer teknologi, dan pendanaan.
Empat poin ini terkait dengan kesenjangan antara negara maju dan berkembang. Mengenai PABS, yang menunjukkan kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi, Pemerintah Indonesia mendorong agar setiap data sharing. Khususnya yang melibatkan patogen dan informasi sekuens genetik (genetic sequence information), disertai pembagian manfaat (benefit sharing) yang setimpal.
Indonesia juga mendorong adanya upaya untuk memastikan adanya pengaturan internasional mengenai standar data dan interoperabilitas. Indonesia telah menginisiasi Material Transfer Agreement (MTA) untuk spesimen virus avian influenza (flu burung). Indonesia juga mendorong pembentukan instrumen One Health untuk mengatur kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara komprehensif
Menurut dr Syahril, kedaulatan negara tetap dihormati dan dijunjung tinggi. Keputusan terkait penanganan pandemi di setiap negara menjadi tanggung jawab pemerintah negara masing masing. “Cukup sudah jutaan nyawa melayang, kehilangan pekerjaan, penyandang gangguan mental, kerugian ekonomi yang masif selama pandemi Covid 19. Jangan kita ulangi kesalahan yang sama," tutupnya. Artikel ini merupakan bagian dari
KG Media. Ruang aktualisasi diri perempuan untuk mencapai mimpinya.
